Ary Eghani Layangkan Somasi Pancani Gandrung Perkara Hutang 2,7 Milyar Belum Dibayarkan

PALANGKA RAYA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Tengah (DPW PSI Kalteng), Pancani Gandrung di somasi terbuka oleh mantan anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem, Ary Eghani.

Tim kuasa hukum Ary Eghani mengajukan somasi terhadap Pancani Gandrung di Kantor Hukum Bias Layar dan Rekan, Senin (29/7). Somasi tersebut dilayangkan terkait masalah utang piutang yang belum dibayar, senilai Rp2, 750 miliar.

Baca juga: Berkas Perkara Kasus Pembunuhan Berencana di NTT Sudah Tahap I

Ketua DPW PSI Kalteng ini diketahui pernah meminjam uang dari Ary Egahni untuk keperluan biaya politik pada Pilkada Kalteng 2020 lalu.

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

Total pinjaman mencapai Rp2, 750 miliar itu dari tiga tahap yakni Rp500 juta tahap pertama, Rp2 miliar tahap kedua, dan Rp250 juta tahap ketiga.

Dilansir media ini, Advokat Andi Kristianto dari tim kuasa hukum Ary Egahni menjelaskan, somasi terbuka itu merupakan langkah terakhir setelah dua kali somasi tertutup yang telah disampaikan sejak 5 Juni lalu.

Baca juga: Jaksa Agung : Salah Satu Fokus Pembangunan Hukum di Indonesia Adalah Implementasi Keadilan Restorative

 “Pada 2021 lalu, klien kami (Ary Egahni, red) telah memperingatkan yang bersangkutan (PG, red) untuk membayar utang, tetapi yang bersangkutan tidak punya iktikad baik, " kata Andi di kutip kaltengpos.info, Jumat (02/08).

Ditegaskannya kembali, sesuai dengan aturan, selaku kuasa hukum Ary Egahani, sebelumnya sudah menyampaikan somasi tertutup sebanyak dua kali dan sudah diterima oleh beliau, tetapi somasi kami itu tidak diindahkan.

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

 "Sudah disampaikan langsung ke beliau, namun sampai saat ini tidak diindahkan, " ungkap Andi dalam konferensi pers di Kantor Hukum Bias Layar dan Rekan, Jalan Sultan Badarudin, Palangka Raya, Senin (29/7).

Bukti - bukti akan keberadaan dana senilai tersebut diatas yang dipinjam Pancani Gandrung, pihaknya memiliki bukti - bukti kuat dan jelas.

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

Pihaknya masih memberi kesempatan kepada Pancani Gandrung untuk segera merespons surat somasi terbuka yang dilayangkan itu.

Kuasa hukum memberikan tenggat waktu hingga 5 Agustus 2024 bagi PG untuk memberikan tanggapan, sebelum pihaknya mengambil tindakan hukum lanjutan.

Bias layar, SH dihubungi media ini melalui pesan whatshap, Jumat malam (02/08) membenarkan akan adanya somasi terbuka ini dan mempersilahkan media meminta tanggapan dari Pancani Gandrung yang dilayangkan somasi terbuka.

 "Yang mas minta tanggapan ibu pancani kan kantor saya sudah itu somasi terbuka, " tulis Bias Layar, SH ini menyampaikan.

Sementara itu, Pancani Gandrung dihubungi melalui pesan whatshap pribadinya untuk dimintai klarifikasinya tidak ada respon untuk menjawab, hingga beritaini dinaikan kembali.(//)

Baca juga: Romo Syafi'i Tekankan Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Negara